Malang – Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Abdurrahman memberikan catatan terhadap sistem dan teknik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan evaluasi cara PPDB agar tidak membebani masyarakat dan khususnya para peserta didik.
Abdurrahman, menuturkan bahwa sistem PPDB yang sudah dilakukan banyak menimbulkan kegaduhan dan kurang maksimal. Hal ini, menurut Abdurrahman perlu perbaikan, agar masyarakat bisa mendapat pendidikan yang maksimal.
“Teknisnya harus disesuaikan dengan teknologi yang ada. Kalau dulu sistem zonasi, pakai satelit, tapi kalau sekarang bisa pakai cara berbeda, sehingga hasilnya maksimal,” kata Abdurrahman belum lama ini.
Dikatakan, sistem yang membuat masyarakat gaduh harus segera dilakukan evaluasi oleh seluruh kalangan termasuk menerima masukan dari masyarakat, dan juga dilakukan dengan rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Kota Malang dengan dinas terkait. Sehingga, dengan begitu, maka akan muncul sistem yang benar-benar dapat diterima masyarakat dan membuat mereka nyaman.
“Kita harus upayakan sistem yang membuat masyarakat nyaman dan menerima jalur zonasi PPDB itu, dengan harapan sistem ini kedepan bisa memaksimalkan potensi anak didik kita,” pungkasnya